Bank sentral India

Bank sentral India bukan penggemar “beli sekarang, bayar nanti

Bank sentral India, Dapatkan Kredit dalam 90 detik. Berbelanja di Jutaan Pedagang. Bayar Nanti, kata situs web LazyPay, yang mengklaim memiliki 60 juta pengguna yang memenuhi syarat di India.

Rival Uni, yang di dukung oleh Lightspeed Venture Partners dan mengumpulkan $70 juta dalam pembiayaan Desember lalu, memberi tahu pelanggan untuk “Bayar 1/3. Di mana saja” menggunakan kartunya. EarlySalary mengklaim lebih dari 10 juta unduhan aplikasi nya dan menjanjikan hingga 500.000 ($ 6.400) tunai instan untuk “membantu Anda melewati saat-saat sulit Anda.”

Itu semua menjadi terlalu banyak. Jadi minggu lalu, Reserve Bank of India mengeluarkan kapak peraturan nya dan meretas jalur populer menuju pinjaman fintech tiket kecil.

Menurut pedoman RBI baru, nonbank tidak dapat lagi memuat instrumen prabayar — dompet digital, atau kartu nilai tersimpan — menggunakan jalur kredit.

Satu-satunya pilihan yang valid bagi pembeli adalah mengisi dompet mereka dengan uang tunai, atau mendebit rekening bank atau kartu kredit mereka.

RBI tidak memiliki masalah dengan kredit 90 detik.

Regulator bahkan bersedia membiarkan perusahaan pembiayaan nonbank, atau NBFC, mempertahankan keunggulan mereka

yang sudah ada atas bank dalam asal usul kredit konsumen jangka pendek, terutama untuk transaksi tiket yang sangat kecil.

Bagaimanapun, shadow banking di India bukan lagi makhluk terselubung seperti beberapa tahun yang lalu; NBFC sekarang-

menghadapi persyaratan modal yang cukup ketat, dan harus membuat pengungkapan terperinci tentang risiko di pembukuan mereka.

Namun, oportunisme yang di kodekan ke dalam DNA mereka membuat mereka secara inheren mencari risiko; pemain fintech

masih dapat merayu mereka ke dalam apa yang di gambarkan oleh kelompok kerja RBI tahun lalu sebagai “model Sewa-an-NBFC” dari pinjaman digital.

Saat itulah proses berhenti menjadi perjodohan sederhana antara pelanggan dan pemberi pinjaman. Sebaliknya, fintech

di tengah mulai menawarkan jaminan gagal bayar pertama hingga persentase tertentu dari pinjaman yang di tanggung oleh pemodal nonbank.

Ini memperkenalkan risiko kredit pada neraca perantara digital

yang tidak harus mempertahankan modal peraturan apa pun. Mempertimbangkan betapa sulitnya bagi RBI untuk menghancurkan setiap pengaturan pribadi antara Fintech dan NBFC,

bank sentral telah mengambil keputusan kontroversial untuk mengejar yang terakhir untuk mengendalikan beli sekarang, bayar nanti.

RBI ingin setiap pinjaman kecil-tiket menjadi pernikahan yang resmi di sucikan di gereja perbankan.

India bukan satu-satunya negara yang khawatir dengan menjamurnya beli sekarang, bayar nanti. Pemerintah Inggris

juga memperketat aturan tentang pinjaman BNPL untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman melakukan pemeriksaan ke Terjangkauan

yang tepat dan tidak menjebak peminjam yang tidak cocok dengan iklan yang tidak adil dan berlebihan. Karena inflasi memotong daya beli rumah tangga,

godaan bagi mereka untuk menggunakan pinjaman tanpa bunga tinggi. Tapi begitu juga risiko tersedot ke dalam lingkaran setan pengeluaran berlebihan.

Bahkan di Inggris, ada arus bawah persaingan yang kuat antara spesialis BNPL dan bank. Setelah laporan Barclays Plc menyerukan regulasi sektor

yang lebih kuat, Alex Marsh, kepala bisnis Klarna Inggris, mengatakan itu adalah upaya bank yang bermarkas di London

untuk mendorong penawaran angsuran pinjaman “berbiaya tinggi” sendiri. Di India, periode kredit tipikal untuk pinjaman tanpa bunga

adalah antara 20 hingga 40 hari, meskipun barang tahan lama yang dibeli dengan paket cicilan datang dengan jadwal pembayaran

yang lebih lama dan batas kredit yang lebih tinggi. BNPL masih baru lahir, tetapi berkembang dengan sangat cepat berkat meningkat nya popularitas e-commerce

dan pembayaran digital. Pada bulan Januari, HDFC Securities yang berbasis di Mumbai memperkirakan bahwa nilai barang dagangan

“bayar nanti” akan tumbuh 74% setiap tahun untuk menjadikannya pasar senilai $56 miliar pada Maret 2026. Namun,

masalah nya terletak pada jalan menuju profitabilitas yang sulit di pahami. “Model BNPL memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada biaya keterlambatan,” kata pialang dalam laporannya, “

yang juga mencerminkan dirinya dalam biaya kredit yang tinggi.”

Pemain Fintech dan bank bayangan pasti akan melobi untuk tidak menyerahkan seluruh industri ke bank. (Pada 21 Juni,

sehari setelah pedoman baru RBI, saham SBI Cards & Payment Services Ltd., satu-satunya bisnis kartu kredit yang di perdagangkan secara publik di India,

melonjak hampir 7%.) Selain itu, BNPL merupakan inovasi yang kini memiliki pemain teknologi seperti Apple Inc. dan bank kelas berat

seperti JPMorgan Chase & Co. datang untuk mengganggu startup seperti Klarna, Afterpay Ltd., dan Affirm Holdings. India tidak bisa kebal terhadap pengarusutamaan inovasi bayar kemudian.

Mungkin solusi kompromi akan ditemukan untuk berbagi rampasan di antara bank, pemberi pinjaman nonbank dan fintech.

Namun, satu hal yang pasti: BNPL masih harus membuktikan bahwa itu adalah produk yang sehat secara ekonomi dan bermanfaat secara sosial.

Jika arbitrase regulasi — seperti tidak harus melaporkan semua pelanggaran ke biro kredit — adalah bagaimana industri akan menarik modal, maka RBI benar jika ingin memotong sayapnya sebelum terlambat.

BI & Bank Sentral India Teken MoU Keuangan

Bank Indonesia dan Reserve Bank of India (RBI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di sela-sela forum 3rd Minister Finance and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Bali, Sabtu (16/7/2022). MoU ini di maksudkan untuk memperluas kerjasama keuangan.
Kedua pihak di sebutkan berkomitmen untuk memperdalam hubungan antara kedua bank sentral dan memperkuat pertukaran informasi serta kerjasama dalam sistem pembayaran, inovasi keuangan digital, dan kerangka peraturan dan pengawasan dalam kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

MoU ini memberikan landasan yang baik untuk mendorong pemahaman bersama untuk mengembangkan sistem pembayaran yang efisien dan memperluas konektivitas pembayaran lintas batas. “MoU ini merupakan tonggak penting dalam hubungan antara Bank Indonesia dan Reserve Bank of India. Sudah lama sejak kedua bank sentral bekerja sama, dan MoU ini akan menegaskan kolaborasi yang lebih solid di masa depan,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rilis resmi BI. Ke depan, saya yakin bahwa hubungan yang sangat baik ini akan menghasilkan capaian yang bermanfaat bagi kedua bank sentral dan masyarakat kedua negara Sementara itu, Gubernur RBI Shaktikanta Das mengapresiasi di tekannya MoU ini.

Ia berharap agar MoU ini memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral dan memfasilitasi upaya dalam mencapai sistem keuangan yang mudah di akses, inklusif dan aman. “Pentingnya kerja sama di berbagai bidang mengingat kesamaan tujuan dan tantangan yang kedua bank sentral hadapi. MoU ini merupakan satu langkah maju dalam mengimplementasi upaya bersama ke dalam bentuk yang formal

BI Perkuat Kerja Sama dengan Bank Sentral India

Bank Indonesia (BI) memperkuat kerja sama dengan bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI) berkaitan pertukaran informasi dan kerja sama di bidang-bidang terkait bank sentral. Hal ini seiring penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kedua belah pihak di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 kedua negara, di Bali, Sabtu (16/7/2022). Gubernur Perry Warjiyo menekankan MoU ini merupakan tonggak penting dalam hubungan antara Bank Indonesia dan Reserve Bank of India, terutama dalam pertukaran informasi, dialog kebijakan, kerjasama teknis, pertukaran informasi dan inisiasi bersama.
“Pentingnya kerja sama di berbagai bidang mengingat kesamaan tujuan dan tantangan yang kedua bank sentral hadapi. MoU ini merupakan satu langkah maju dalam mengimplementasi upaya bersama ke dalam bentuk yang formal\” ungkapnya. Gubernur Das juga berharap ke depan MoU akan lebih memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral dan memfasilitasi upaya dalam mencapai sistem keuangan yang mudah diakses, inklusif dan aman.